Kabupaten Tebo Optimis Hadapi Pemberlakuan UU HKPD, Bahkan siapkan TPP untuk PPPK tahun di Tahun 2027
SangkakalaNews (MUARA TEBO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menyatakan komitmen penuh untuk menyelaraskan postur anggaran daerah demi menyambut pemberlakuan penuh aturan pembatasan belanja fiskal daerah.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, Hendri Nora S.T, menjelaskan bahwa UU HKPD bukanlah beban, melainkan instrumen bagi daerah untuk melakukan efisiensi dan mengoptimalkan ruang fiskal demi pelayanan publik.
"Tahun 2027 adalah tenggat waktu krusial di mana kita wajib menekan porsi belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari total APBD," ujar Hendri Nora lewat sambungan telepon WhatsApp, Jumat (31/7).
Langkah ini diambil agar alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur lokal dan layanan dasar bisa meningkat secara berkala.
"Ya walaupun saat ini belanja pegawai Pemkab Tebo masih di atas 30 persen akan tetapi masih di bawah 40 persen, kami optimis hal ini tidak akan menjadi masalah di kemudian hari, asal tidak ada lagi perubahan dalam regulasi," tegas Hendri Nora.
Ketika disinggung mengenai keberadaan PPPK (P3K) baik penuh waktu dan paruh waktu, Hendri Nora menegaskan bahwa penyesuaian porsi anggaran belanja pegawai ini tidak akan mengorbankan hak-hak para tenaga berstatus pegawai pemerintah tersebut.
"Tidak ada masalah untuk mereka, kita lanjutkan gaji mereka aman, bahkan untuk 2027 kita siapkan TPP untuk PPPK yang Penuh Waktu berdasarkan regulasi yang sudah ada," tutup Hendri Nora.
Guna mencapai target fiskal tersebut, pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo kini terus memetakan kembali strategi penguatan local taxing power atau optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pengetatan belanja operasional internal akan dilakukan secara bertahap agar transisi keuangan berjalan mulus tanpa menggoyahkan kinerja pelayanan publik dan roda birokrasi pemerintahan daerah. (adl)
Posting Komentar