Dinilai Tak Kompeten, Utusan PT SMS Diusir dari RDP DPRD Tebo Usai Rapat Berakhir Deadlock
SangkakalaNews (Tebo)– Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Tebo pada 31/8, berakhir buntu (deadlock). Rapat yang mempertemukan pihak manajemen pabrik kelapa sawit (PKS) PT Selaras Mitra Sarimba (SMS), Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tebo (GemaKato), serta unsur Pemda ini diwarnai aksi pengusiran utusan perusahaan oleh pimpinan rapat.
Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma, secara tegas meminta perwakilan dari PT SMS untuk keluar dari ruang rapat. Langkah ini diambil setelah utusan perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Rimbo Ilir tersebut dinilai tidak kompeten dan tidak memiliki kapasitas legalitas untuk mengambil keputusan strategis.
Kronologi Ketegangan di Ruang Rapat
RDP ini awalnya diagendakan untuk mencari solusi atas berbagai tuntutan dari GemaKato serta masyarakat lokal. Isu utama yang disorot meliputi dampak operasional pabrik, polemik izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), hingga masalah truk bermuatan lebih (over tonase) yang memicu kerusakan parah pada infrastruktur jalan daerah.
Namun, sejak awal pemaparan, atmosfer rapat mulai memanas. Pihak mahasiswa dan anggota dewan merasa kecewa karena PT SMS hanya mengirimkan perwakilan setingkat staf atau asisten lapangan yang tidak memegang wewenang manajerial.
Melihat jalannya diskusi yang tidak membuahkan hasil konkret, Dimas Cahya Kusuma sempat memberikan kesempatan terakhir. Ia meminta utusan PT SMS tersebut untuk langsung menelepon jajaran direksi atau pihak manajemen yang berwenang mengambil keputusan di tempat agar masalah dapat segera diselesaikan. Ketegangan memuncak ketika utusan PT SMS tersebut justru tampak gamang dan secara terbuka menyatakan tidak berani untuk menelepon atasannya.
GemaKato Kecam Sikap Meremehkan dari Korporasi
Merespons insiden pengusiran tersebut, Ketua GemaKato Provinsi Jambi, David, angkat bicara. Ia mengecam keras sikap PT SMS yang dinilai tidak menghormati lembaga DPRD Tebo maupun aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh mahasiswa.
"Kami sangat menyayangkan sikap PT SMS yang seolah meremehkan persoalan ini. Menghadiri RDP yang krusial bagi hajat hidup orang banyak tetapi hanya mengirim utusan yang tidak punya kuasa apa-apa—bahkan untuk menelepon atasannya sendiri saja takut—adalah bukti nyata bahwa perusahaan ini tidak berkomitmen menyelesaikan masalah di Tebo," ujar David, Ketua GemaKato Provinsi Jambi.
David menegaskan bahwa GemaKato tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini sampai pihak manajemen tertinggi atau pemilik (owner) PT SMS hadir langsung memberikan pertanggungjawaban konkret atas kerusakan fasilitas publik dan pelanggaran yang terjadi.
Penjadwalan Ulang
Akibat insiden ini, RDP dinyatakan deadlock. DPRD Tebo menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap manajemen tingkat atas PT SMS dan mendesak jajaran direksi yang memiliki kebijakan penuh untuk hadir langsung tanpa diwakilkan pada pertemuan berikutnya. Pihak GemaKato juga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika pihak perusahaan kembali mangkir atau mengirim utusan "pajangan".(Adl)
Posting Komentar