APBD Tebo 2026 diduga diutak Atik tanpa Prosedur serta banyaknya temuan tanpa keterangan, Massa Minta Kejari Tebo Periksa TAPD dan DPRD Tebo

SangkakalaNews (Tebo) – massa yang tergabung dalam Forum Diskusi Masyarakat Tebo (Fordmast) Tim 8 menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo pada Kamis (21/5/2026) pagi. Aliansi yang terdiri dari organisasi masyarakat, LSM, mahasiswa, dan media ini menuntut transparansi tata kelola anggaran serta menolak keras kebijakan pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Massa menilai kebijakan penambahan utang daerah senilai Rp100 miliar dalam APBD Murni TA 2026 tersebut sangat membebani keuangan daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran. Koordinator Aksi, Hafizan Romy Faisal, menyatakan bahwa proses legislasi anggaran ini disinyalir cacat prosedur dan dilakukan secara serampangan. Massa menyoroti penurunan plafon pinjaman yang semula diajukan sebesar Rp140 miliar namun hanya disetujui Rp100 miliar. Perubahan angka ini dinilai berdampak buruk terhadap program-program pembangunan yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Selain itu, demonstran juga mengkritik keras fungsi pengawasan DPRD Tebo yang dinilai tumpul dan tidak memahami mekanisme skema utang tersebut. Fordmast mendesak pihak kejaksaan untuk segera memeriksa jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tebo atas dugaan tata kelola anggaran yang tidak profesional dari Tahun Anggaran 2024 hingga 2026.

Aksi unjuk rasa ini memuncak pada kesimpulan penting ketika Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Abdurachman, S.H., M.H., keluar menemui para demonstran secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan massa resmi menyerahkan surat pengaduan tertulis beserta dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan penyimpangan APBD Tebo kepada pihak kejaksaan. Kajari Tebo menerima langsung berkas laporan tersebut dan berkomitmen akan mempelajari serta menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Selepas penyerahan dokumen, massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan