Proyek Rabat Beton Dinas Perkim Tebo, Jadi Temuan BPK Ratusan Juta Pada Tahun 2025, Begini Kondisinya
SangkakalaNews (Tebo)– Proyek infrastruktur rabat beton senilai miliaran rupiah di Desa Bangun Seranten, Kabupaten Tebo, yang rampung pada akhir tahun 2024, kini kondisinya hancur berwujud kubangan lubang. Proyek di bawah naungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tebo ini gagal memenuhi ekspektasi warga sebagai pendongkrak ekonomi dan perbaikan estetika desa. Ambruknya kualitas proyek ini linear dengan temuan miring dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi tahun 2025.
Tim investigasi media melakukan penelusuran langsung di tiga titik utama lokasi pembangunan, yakni Jalan Batang Asai, Jalan Singkut, dan Jalan Barito. Berikut adalah rincian fakta lapangan dan indikasi penyimpangan yang berhasil dihimpun:
1. Sinkronisasi Data LHP BPK 2025 dan Realitas Lapangan
Kondisi fisik jalan yang rusak parah saat ini menjadi bukti nyata dari hasil uji petik yang dilakukan oleh auditor negara.
- Temuan Finansial BPK: LHP BPK tahun 2025 secara eksplisit mendeteksi adanya kerugian negara akibat penyusutan kualitas material. Dari hasil uji petik terhadap 4 paket belanja modal di Dinas Perkim Tebo, ditemukan kekurangan volume pekerjaan dengan nilai mencapai Rp451.336.522.
- Validasi Posisi: Titik jalan yang dilaporkan hancur dan berlubang pada hari Sabtu (27/6) ini terkonfirmasi merupakan bagian dari objek sampling uji petik yang diperiksa oleh BPK pada tahun 2025 lalu.
2. Investigasi Lapangan: Dugaan Manipulasi Perencanaan (Pecah Paket)
Selain mutu beton yang buruk dan mudah hancur, tim investigasi menemukan pola ganjil dalam manajemen perencanaan dan tata ruang proyek di lapangan:
- Fragmentasi Jalur: Pembangunan jalan tidak dilakukan secara linear atau utuh, melainkan sengaja dipecah-pecah menjadi potongan kecil di beberapa titik terpisah.
- Volume Pendek: Rata-rata panjang jalan pada tiap titik fragmentasi hanya berkisar 100 meter.
- Dampak Fungsi: Pola pemotongan jalur ini memicu dugaan manipulasi perencanaan demi mengejar kuantitas titik proyek. Akibatnya, jalan menjadi terlalu pendek, terputus-putus, dan kehilangan asas manfaat utamanya bagi mobilitas harian warga desa.
3. Bungkamnya Otoritas Terkait
Hingga laporan investigasi ini diturunkan, pejabat berwenang di Dinas Perkim Kabupaten Tebo serta kontraktor pelaksana proyek akhir tahun 2024 tersebut belum memberikan keterangan resmi. Pihak dinas memilih bungkam terkait alasan teknis di balik kebijakan memecah paket proyek menjadi bentang pendek 100 meter, serta pertanggungjawaban atas tuntutan ganti rugi kekurangan volume senilai ratusan juta rupiah yang telah ditetapkan oleh BPK. (Adl)
Posting Komentar