REFORMASI MENGUBAH WAJAH DEMOKRASI INDONESIA

Oleh Bhagaskara Athaya Sakti

(B1B 225032)Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Jambi

LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Setelah terjadinya reformasi tahun 1998 Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem demokrasi. Sebelum reformasi, Indonesia berada pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Pada masa tersebut pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi, serta banyak terjadi praktik KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Di tahun 1997–1998 Kondisi Indonesia semakin memburuk ketika terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat dan pengangguran bertambah. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, akibat tekanan politik dan demonstrasi yang tak henti-henti, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan Indonesia memasuki Era Reformasi.

Setelah reformasi, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam sistem demokrasi. Pemilu dilaksanakan secara lebih bebas, sistem multipartai berkembang, presiden dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, serta kebebasan pers dan kebebasan berpendapat menjadi lebih terbuka. Selain itu dilakukan amandemen UUD 1945, pembatasan masa jabatan presiden, dan pembentukan lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

PENGERTIAN DEMOKRASI

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Menurut Abraham Lincoln dalam buku Faidi (2014), demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Pengertian tersebut menunjukkan bahwa rakyat memiliki peran penting dalam menentukan jalannya pemerintahan negara.

Selain itu, menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu (Budiardjo, 2008).

PENGERTIAN REFORMASI

Reformasi merupakan suatu perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem yang dianggap tidak berjalan dengan baik. Reformasi biasanya dilakukan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, maupun pemerintahan agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Menurut Widjaja (2011), reformasi merupakan sebuah upaya menata ulang praktik politik dan pemerintahan agar kembali selaras dengan kepentingan masyarakat. Di Indonesia, reformasi tahun 1998 menjadi awal perubahan besar dalam sistem demokrasi dan pemerintahan setelah berakhirnya masa Orde Baru.

HUBUNGAN DEMOKRASI DAN KONFLIK SOSIAL

Demokrasi dan konflik sosial memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi. Namun, perbedaan pendapat dan kepentingan politik dalam masyarakat dapat memunculkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan menyampaikan pendapat secara bebas, tetapi kebebasan tersebut harus disertai sikap toleransi agar tidak menimbulkan konflik sosial (Budiardjo, 2008)

REFORMASI MENGUBAH SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Reformasi tahun 1998 menjadi titik awal perubahan besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebelum reformasi, Indonesia berada pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto yang dianggap kurang demokratis karena pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat besar dan kebebasan masyarakat masih dibatasi. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berkembang di berbagai bidang pemerintahan. Kondisi tersebut membuat masyarakat dan mahasiswa mulai menuntut adanya perubahan dalam sistem politik Indonesia.

Krisis ekonomi tahun 1997–1998 memperburuk keadaan Indonesia. Nilai tukar rupiah menurun drastis, harga kebutuhan pokok meningkat, banyak perusahaan bangkrut, dan pengangguran bertambah. Keadaan tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Mahasiswa dan masyarakat kemudian melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut reformasi total, penegakan hukum, kebebasan berpendapat, dan pemberantasan KKN (KPU RI, 2025).

Menurut artikel “Reformasi Politik Ubah Wajah Demokrasi Indonesia Pasca 1998” dari Tangerang Daily, reformasi membawa perubahan besar terhadap sistem politik Indonesia yang sebelumnya cenderung tertutup menjadi lebih demokratis dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Reformasi tidak hanya mengubah sistem pemerintahan, tetapi juga mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam kehidupan politik.

Akibat tekanan politik dan sosial yang terus meningkat, akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 setelah memimpin Indonesia selama lebih dari 32 tahun. Peristiwa tersebut menjadi awal lahirnya Era Reformasi di Indonesia. Reformasi kemudian mengubah sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih terbuka dan memberikan masyarakat kesempatan yang lebih luas untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik.

PERUBAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998

Setelah reformasi, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam sistem demokrasi. Salah satu perubahan penting adalah dilaksanakannya pemilu ulang tahun 1999 yang dianggap lebih bebas dan demokratis dibandingkan masa Orde Baru. Pemilu tersebut diikuti oleh lebih dari 48 partai politik sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan politik (KPU RI, 2025). Sistem multipartai berkembang pesat setelah reformasi karena masyarakat diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik baru.

Menurut artikel “Reformasi & Demokrasi Sekarang – Demokrasi di Indonesia” dari Masuk PTN, reformasi berhasil membuka ruang demokrasi yang lebih luas melalui pemilu yang lebih transparan dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Perubahan besar lainnya terjadi pada tahun 2004 ketika Indonesia mulai menerapkan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah reformasi rakyat dapat memilih presiden secara langsung. Selain itu, pilkada langsung juga mulai diterapkan sehingga masyarakat dapat memilih gubernur, wali kota, dan bupati secara langsung. Sistem tersebut dianggap sebagai bentuk penguatan demokrasi karena rakyat memiliki hak lebih besar dalam menentukan pemimpin negara dan daerah.

Reformasi juga membawa perubahan dalam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan demonstrasi. Pada masa Orde Baru, media massa masih dibatasi dan kritik terhadap pemerintah sulit disampaikan secara terbuka. Setelah reformasi, masyarakat dan media menjadi lebih bebas menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Demonstrasi juga menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Artikel “Reformasi 1998: Momentum Kebangkitan Demokrasi Indonesia” dari Blogs Unesa menjelaskan bahwa reformasi menjadi titik kebangkitan demokrasi Indonesia karena masyarakat mulai memperoleh kebebasan politik yang lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, reformasi menghasilkan amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen tersebut memperkuat demokrasi dan memperjelas pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Reformasi juga membawa pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode agar tidak terjadi kekuasaan yang terlalu lama seperti pada masa Orde Baru.

Reformasi juga melahirkan lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat demokrasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Menurut artikel “Sejarah Reformasi di Indonesia: Perjalanan Bangsa Menuju Demokrasi” dari KPU Pegunungan Bintang, pembentukan lembaga-lembaga tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, demokratis, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

DAMPAK REFORMASI 1998 TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK DI MASYARAKAT

Reformasi memberikan dampak besar terhadap kehidupan politik masyarakat Indonesia. Setelah reformasi, masyarakat memiliki kebebasan yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat, mengikuti organisasi politik, serta ikut berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Masyarakat juga menjadi lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Selain memberikan dampak positif, reformasi juga membawa beberapa tantangan dalam kehidupan politik masyarakat. Kebebasan berpendapat yang semakin terbuka terkadang menimbulkan konflik sosial, perbedaan pandangan politik, dan penyebaran hoaks politik di tengah masyarakat. Politik uang dan praktik korupsi juga masih menjadi masalah dalam demokrasi Indonesia hingga saat ini.

Walaupun demikian, reformasi tetap menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Reformasi berhasil membawa Indonesia menuju sistem politik yang lebih demokratis, terbuka, dan memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah pemerintahan negara.

KESIMPULAN

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar terhadap wajah demokrasi di Indonesia. Setelah reformasi, masyarakat memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pemilu yang lebih demokratis, sistem multipartai, pilkada langsung, kebebasan pers, pembatasan masa jabatan presiden, amandemen UUD 1945, dan pembentukan lembaga baru menjadi bukti perubahan demokrasi Indonesia setelah reformasi.

Walaupun demokrasi Indonesia telah berkembang menjadi lebih terbuka, masih terdapat berbagai tantangan seperti politik uang, korupsi, dan penyebaran hoaks politik yang perlu diperbaiki demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

SARAN

Pemerintah harus terus menjaga dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan dengan baik. Masyarakat juga harus menggunakan kebebasan berpendapat secara bijak dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.