APBD-P Tebo 2026 Sah! Teka-Teki Dana Menganggur Rp50 Miliar Masih Gelap

Rapat tersebut dihadiri Bupati Tebo Agus Rubiyanto, S.E., M.M., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Tebo dan anggota DPRD Kabupaten Tebo. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun, di tengah pembahasan perubahan APBD tersebut, persoalan kondisi keuangan daerah kembali menjadi sorotan publik. Salah satunya terkait adanya saldo kas dan dana yang belum terserap pada akhir Tahun Anggaran 2025, sementara Pemkab Tebo pada 2026 mengambil pembiayaan melalui pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Belum adanya jawaban atas konfirmasi berita sebelumnya atas Ngangur nya Dana APBD sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025 tentang APBD Kabupaten Tebo mencatat surplus sebesar Rp20.318.479.280,26. Sementara berdasarkan Laporan Operasional (LO), surplus tercatat sebesar Rp31.114.927.501,44.

Selain itu, saldo rekening koran Bank Jambi per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp50.987.548.453,15 diantaranya;

1. Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp2.094.774.741,00

2. Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp6.116.156.164

3. Sisa Dana Alokasi Umum Specific Grand sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp16.892.827.732

Pertanyaan tersebut bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut transparansi, efektivitas perencanaan anggaran dan kebijakan pembiayaan pembangunan daerah.

Seorang warga, D. Tambunan, menilai pemerintah daerah seharusnya memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan tersebut.

“Pemerintah daerah harus transparan tentang anggaran di tengah efisiensi. Harus bijak mengambil keputusan. Sisa uang sebanyak itu, kok DPRD diam? Jangan-jangan ada main kongkalikong fee dan proyek,” ujarnya.

Ia juga menyoroti alasan efisiensi yang selama ini digunakan pemerintah ketika masyarakat mempertanyakan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang mengalami kerusakan.

Menurutnya, masyarakat masih banyak yang membutuhkan perbaikan jalan, sementara di sisi lain terdapat dana APBD yang belum terserap dan pemerintah daerah justru mengambil pinjaman.

“Itu APBD kan uang masyarakat. Kalau uang APBD masih banyak sisa, kok dibilang Pemda tidak ada anggaran? Hoaks itu namanya,” katanya.

Meski demikian, persoalan tersebut membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah daerah agar tidak berkembang menjadi asumsi liar di tengah masyarakat.

Pemkab Tebo perlu menjelaskan secara terbuka status saldo kas tersebut, dana mana yang memang sudah memiliki peruntukan, dana yang bersifat earmarked, Begitu pula DPRD Kabupaten Tebo sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan patut menjelaskan kepada publik bagaimana pertimbangan legislatif terhadap kebijakan pembiayaan tersebut.

Terlebih, perubahan APBD 2026 tengah memasuki tahapan penting melalui penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD.

Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka perubahan APBD, sementara pertanyaan mendasar mengenai kondisi kas, dana yang belum terserap dan alasan pemerintah kembali berutang justru tidak mendapatkan jawaban yang terang.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Sekretaris Daerah, Kepala Bakeuda, serta Kepala Bidang Anggaran belum memberikan tanggapan atas konfirmasi Redaksi terkait surplus dan dana yang belum terserap tersebut.(Adl)